Kesiman Dalam Meluasnya Pengaruh Belanda

Kesiman Dalam Meluasnya Pengaruh Belanda

Melalui jalan yang dibuka NHM, Belanda memperoleh jalan menguasai Bali. Satu persatu kerajaan Bali dapat ditaklukkan. Proses penaklukan diawali dengan terdamparnya kapal “Overijse” di dekat Pulau Serangan tanggal 25 Juli 1841. Raja Badung dari Puri Kesiman melarang rakyatnya menguasai barang-barang dan benda-benda kapal, namun rakyat serangan membangkang. Sesuai dengan hukum tawan karang, mereka menganggap semua barang dan harta benda kapal itu adalah hak mereka. Raja Kesiman akhirnya mengikuti kehendak rakyat Serangan.[Ida Anak Agung Gde Agung, op. cit., pp. 88-89]


Kapten kapal dan Belanda menyebut aksi itu sebagai perampokan, sedangkan Raja Badung dan rakyat Serangan menyebutnya sebagai pelaksanaan hak tawan karang. Perbedaan persepsi ini yang menjadi langkah awa Belanda menaklukkan Bali. Gubenur Jendral lalu menugaskan Komisaris Pemerintah melobi raja-raja Bali agar mau menandatangani naskah perjanjian yang menguntungkan Belanda. Raja Kesiman dan Raja Pemecutan mau menandatangani sebuah naskah perjanjian, yang berisikan tiga point penting, yakni, (i) kerajaan Badung adalah milik pemerintah Belanda; (ii) Kerajaan Badung berjanji tidak akan menyerahkan kerajaannya kepada penguasa asing kulit putih lain, dan (iii), tidak akan mengizinkan bendera lain kecuali Belanda di atas wilayahnya.

Tanggal 30 Juli 1841 Raja Kesiman dan Raja Pemecutan kembali menandatangani surat perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian kali ini ada disebutkan sejumlah hal yang menunjukkan kerajaan Badung sudah menjadi milik Belanda. Betapa tidak, dalam perjanjian itu ada disebutkan, jika kapal-kapal atau perahu Belanda masuk ke pelabuhan Badung akan disambut dengan cara menaikkan bendera Belanda dan jika pemerintah kolonial Belanda mendapat kesulitan dalam suatu peperangan, maka kerajaan Badung sedapat mungkin akan memberikan bantuan. Setelah itu, tanggal 11 Nopember, Raja Karangasem mengikuti langkah kerajaan Badung, yang kemudian diikuti pula oleh Raja Buleleng tanggal 26 Nopember 1841, dan Raja Klungkung dan tanggal 6 Desember 1841.

Biarpun sudah berhasil mengajak sejumlah raja Bali menandatangi surat perjanjian, namun Belanda belum puas. Mereka ingin raja-raja Bali mau menandatangi surat perjanjian penghapusan hak tawan karang. Pada tanggal 28 Nopember 1842 ketiga raja di Badung sepakat menandatangi surat perjanjian penghapusan hak tawan karang. Keberhasilan itu berlanjut pula di Karangasem, Buleleng, dan Klungkung yang berlangsung selama Mei 1843. Hanya berselang enam tahun setelah peristiwa itu, kerajaan Buleleng dapat dikuasai oleh Belanda. Dengan jatuhnya Buleleng, maka Jembrana yang saat itu sedang berada di bawah kekuasaan Buleleng dapat pula dikuasai Belanda.

Dari Buleleng, tentara Belanda bergerak ke arah timur dan berhasil menaklukkan kerajaan Karangasem berkat bantuan kerajaan Karangsem Seleparang. Dari Karangasem mereka bergerak menuju Kusamba untuk menaklukkan kerajaan Klungkung, namun gagal, bahkan Jenderal Michiel yang berjasa dalam perang Aceh dan pemimpin tentara Belanda saat menaklukkan Buleleng, gugur dalam perang di Klungkung.[41] Pada saat tentara Belanda bergerak menuju Kusamba, Kerajaan Badung berusaha menyerang Kerajaan Mengwi, namun dapat dihalau oleh tentara Mengwi.

Saat itu, Kerajaan Badung memang sedang berusaha meluaskan wilayah kekuasaannya di Bali Selatan. Demi mencapai keinginan itu, kerajaan Badung memerlukan bantuan militer Belanda, karena itu mereka tidak mau ikut mendukung Buleleng saat pertempuran melawan Belanda. Pertikaian antara pemerintah kolonial Belanda dengan raja-raja di Bali dapat diatasi dengan munculnya Perdamaian Kuta 1849. Dalam pertemuan itu hadir sekitar 30.000 orang pengikut raja Bali Selatan dan setiap peserta menganggap dirinya bermakna dalam upacara perdamaian itu. [Henk Schulte Nordholt, op. cit., pp. 219-220]

Raja Badung I Gusti Gde Ngurah Kesiman bersama dengan sabahatnya Mads J Lange sangat berperan dalam hal itu. Mads Lange, yang tak ingin bisnisnya hancur karena peperangan, mendekati kepala pasukan Belanda. Saat itu, setelah dapat menjatuhkan Buleleng, Jembrana, dan Karangsem, pasukan Belanda sudah mau menghancurkan kerajaan Klungkung. Lange mengatakan kepada kepala pasukan Belanda, jika tetap memaksakan menyerang Klungkung, 33.000 pasukan Bali akan membantu Dewa Agung Klungkung. Kepala pasukan Belanda akhirnya luluh, membatalkan niat menyerang Klungkung. Bersamaan dengan itu, Raja Badung I Gusti Gde Ngurah Kesiman mendekati Dewa Agung Klungkung yang sudah terbakar emosi, supaya membatalkan keinginnya untuk berperang melawan Belanda. Ia berusaha memberikan gambaran suram jika peperangan sampai terjadi. Sehebat apapun peperangan, akan berakibat buruk bagi Bali. Raja Klungkung ternyata mau mendengar nasehat Raja Kesiman, sehingga tercipta perdamaian di Kuta seperti yang disebutkan di atas.[Ide Anak Agung Gde Agung, pp. 358-358]

Dalam Peperangan Antarkerajaan Abad XIX

Tahun 1850 Dewa Agung Ketut Agung tampil sebagai raja Klungkung menggantikan kekuasaan ayahnya Dewa Agung Putra. Ia menyebut dirinya sebagai junjungan, susuhunan raja Bali dan Lombok. Julukan ini begitu membebani dirinya, karena itu ia berambisi menaklukkan raja-raja yang tidak mau mengakui eksistensinya sebagai Susuhunan Bali dan Lombok. Ternyata banyak raja yang tak mau mengakuinya, karena mereka memiliki sumber daya dan man power yang lebih kuat daripada Klungkung. Kerajaan Badung misalnya, memiliki sawah yang jauh lebih luas daripada Klungkung. Demikian pula Gianyar, yang saat itu sedang menjelma menjadi negara yang kuat, makmur dan tenteram.

Raja yang paling berani menunjukkan sikap penolakan terhadap eksistensi Dewa Agung Klungkung adalah Raja Gianyar, sehingga terjadilah permusuhan antara Klungkung dan Gianyar. Menurut Baron R.W. van Hoevell, Klungkung mulai memusuhi dan menyatakan perang melawan Gianyar setelah terjadinya pernikahan Raja Klungkung dengan kemenakan Raja Kesiman, anaknya Gusti Ngurah Jambe dari Puri Denpasar. Sebelum Raja Klungkung menyatakan perang terhadap kerajaan Gianyar, Raja Kesiman bahkan sudah membangun kubu-kubu pertahanan di daerah perbatasan dengan wilayah kerajaan Gianyar. Raja Gianyar juga bermusuhan dengan Raja Bangli Dewa Gde Tangkeban. Dalam menghadapi musuh-musuhnya itu, Gianyar berkoalisi dengan kerajaan Mengwi.

Raja Kesiman yang bergelar I Gusti Gde Ngurah Kesiman akhirnya mangkat pada tahun 1861. Ia digantikan oleh anaknya yang juga bergelar I Gusti Gde Ngurah Kesiman, yang selanjutnya disebut Raja Kesiman II. Sama seperti ayahnya, Raja Kesiman II juga mempunyai peranan penting dalam sejarah politik kerajaan Badung, terutama semenjak terjadi peningkatan suhu politik di Bali sejak tahun 1880-an. Keruhnya situasi politik, terlihat dari semakin renggangnya hubungan antara kerajaan Gianyar dan Badung. Pada tahun 1883 atas saran patih kerajaan Gianyar, I Ketut Sara, maka Raja Gianyar Dewa Manggis VII menggabungkan kerajaan Gianyar dengan Klungkung, namun dalam hati kecilnya Raja Gianyar tetap tidak mau mengakui Raja Klungkung sebagai sesuhunan Bali dan Lombok. Karena itu, ia tak mau menghadap Raja Klungkung sekalipun hanya sebagai tanda penghormatan. Hal ini berdampak luas bagi kerajaan Gianyar dan berimbas pada kerajaan lain termasuk Badung. Persoalannya, sejak itu Raja Klungkung selalu mencari jalan untuk menghancurkan kerajaan Gianyar, di antaranya dengan cara memanfaatkan pemberontakan rakyat Apuan terhadap raja Gianyar.[Sidemen, p. 346]

Rakyat Apuan kemudian mendapat sanksi dari Raja Gianyar, karena itu mereka matilas, minta suaka politik ke Bangli, yang merupakan musuh bebuyutan Gianyar. Dengan demikian, Desa Apuan pun akhirnya menjadi bagian dari tanggungjawab Kerajaan Bangli. Akibatnya, terjadi perang antara Bangli yang didukung oleh rakyat Apuan melawan Gianyar yang dimenangkan oleh kerajaan Bangli.[Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., pp. 405-407]

Peristiwa Apuan ditunggangi oleh Raja Klungkung. Dengan alasan supaya kasus Apuan tak terulang lagi, maka Raja Klungkung memprovokasi para punggawa di kerajaan Gianyar supaya memberontak kepada tuannya, Raja Gianyar. Punggawa Tjokorda Oka Negara termakan povokasi Raja Klungkung, karena itu tahun 1884, ia melepaskan diri dari kerajaan Gianyar dan mengakui kekuasaan Dewa Agung di Klungkung.[Wiyathagama,]

Tjokorda Oka Negara merasa status sosialnya lebih tinggi daripada Dewa Manggis VII, sehingga dia menganggap lebih pantas sebagai Raja Gianyar. Sebelum melakukan pemberontakan, ia membentuk pasukan koalisi yang meliputi Tampaksiring, Payangan, dan Blahbatuh. Ia juga pergi ke Batuan untuk mendapat dukungan dari I Dewa Gde Samba, namun gagal. Biarpun gagal, namun ia mendapatkannya dari Manca Sukawati. Dukungan yang lebih besar diperolehnya dari Kerajaan Klungkung berupa laskar perang sekitar 200 orang dan dari Raja Mengwi diperoleh janji siap memberikan dukungan jika pemberontakan itu benar-benar berlangsung. Dukungan itu membesarkan semangat Tjokorda Oka Negara untuk melakukan serangan terhadap Gianyar.[Dunia, p. 75-76]

Menghadapi kekuatan lawan sedemikian rupa, raja Gianyar mencoba meminta perlindungan pada Belanda, namun ditolak.[Ide Anak Agung Gde Agung, op.cit., pp. 416-417]
Raja Gianyar mencoba mendekati Raja Klungkung, yang kemudian menyarankannya supaya mengungsi ke rumah saudaranya di Banjarangkan. Sebelum dan sesudah Dewa Mangis VII berada di Banjarangkan, tentara Tjokorda Oka Negara sudah berhasil menaklukkan sebagian desa di Gianyar seperti Batuan, Batuaji, Puaya, Paninjoan, Sumampan, Abianpandan, Camenggoan, Sakah, Kengetan, Ketewel sampai Gumicik.[Dunia, op. cit.,pp. 75-76]
Serangan-serangan dari negara-negara koalisi juga sudah membuahkan hasil. Banyak sekali wilayah kerajaan Gianyar yang berhasil dikuasai lawan.[Sidemen, op. cit., p. 367]

Sementara, Raja Badung menyerang dari arah Selatan dengan menerobos benteng yang dibuat oleh Gianyar, sehingga dapat menguasai Gumicik, Kapal, Pagutan, Manguntur, Sasih, Tegaltamu, dan Batubulan. Karena itu kerajaan Gianyar semakin terjepit itu. Raja Gianyar akhirnya memutuskan menyerahkan diri ke Raja Klungkung. Penyerahan diri Raja Gianyar ke Klungkung diawali dengan penyerahan benda-benda pusaka kerajaan Gianyar kepada Raja Klungkung pada bulan September 1885. Namun Raja Gianyar akhirnya diarahkan ke Puri Satria dan yang terletak di sebelah timur tukad Unda untuk ditawan.[Dunia, op. cit., p. 89]

Sejumlah punggawa, manca, dan pejabat kerajaan yang setia terhadap raja Gianyar Dewa Manggis VII segera bangkit melakukan serangan balasan. Menurut sejarawan Ida Bagus Sideman, persekutuan untuk mengadakan perlawanan itu diprakarsai oleh Cokoda Gde Sukawati yang menjabat sebagai Punggawa Ubud. Setelah ada kesepakatan, mereka menyampaikan rencana perlawanan itu kepada Dewa Manggis VII ditempat pengasingannya guna meminta persetujuan. Mereka juga meminta supaya dua orang putra Raja Gianyar yang ikut diasingkan dapat melarikan diri dari Puri Satria.[Sidemen, op. cit., p. 374]

Rencana perlawanan itu ternyata mendapat dukungan rakyat. Mereka sama-sama menghendaki supaya Dewa Manggis VII segera dipulangkan ke Puri Gianyar. Mereka mengaku akan berbuat apapun untuk mencapai tujuan itu. Rencana itu ternyata mendapat dukungan pula dari kerajaan Mengwi. Namun Raja Gianyar itu mangkat di tempat pengasingannya tahun 1887. Rencana aksi demonstrasi itu ternyata bocor, karena itu Tjokorda Oka Negara segera pergi ke Klungkung untuk melaporkannya kepada Dewa Agung Klungkung. Raja Klungkung marah. Ia segera berkirim surat kepada Raja Bangli dan Badung supaya segera menyerang punggawa, manca, dan pejabat tinggi di Gianyar yang tidak mematuhi perintah Raja Klungkung. Sambil menunggu balasan dari raja Badung dan Bangli, Raja Klungkung pun menyerang desa Lebih, Tulikup, dan Kembengan. [Dunia, op. cit., p. 89] Sebagai akibat dari perang itu, kerajaan Gianyar terpecah tiga, yang masing-masing dikuasai oleh Bangli, Klungkung, dan tiga wilayah otonom yang berada di bawah kepunggawaan masing-masing, yakni Peliatan, Ubud, dan Tegallalang.[Gde Agung, op. cit., p. 418]

Tjokorda Oka Negara pun ingin menaklukkan Peliatan. Namun Manca Ubud Tjokorda Gde Sukawati menentangnya, karena itu ia menjalin kerjasama dengan Peliatan, Tegallalang, Petulu, Mas, dan Sayan untuk menghadapi serangan Tjokorda Oka Negara.[Dunia, p. 105] Koalisi itu menjadikan pasukan Tjokorda Gde Sukawati sangat kuat, sehingga tidak satupun laskar Tjokorda Oka Negara mampu mengalahkan laskar Peliatan. Tjokorda Oka Negara akhinya gugur dalam peperangan itu. Jenazahnya dibawa oleh putrinya Dewa Ayu Muter [Gde Agung, op. cit., p. 420] ke Puri Mas dan selanjutnya dipulangkan ke Negara.[Dunia, op. cit., p. 110] Setelah perang saudara itu berakhir, kedua putra Dewa Manggis VII kembali ke Puri Gianyar.[Sidemn, op. cit., p. 375]

Manca Ubud Tjokorda Gde Sukawati lalu melakukan aksi pembersihan guna mencari manca-manca Gianyar yang masih dikuasai oleh Klungkung. Langkah pertamanya adalah membakar Puri Negara. Jenazah Tjokorda Oka Negara pun terbakar. I Dewa Ayu Muter, putri Tjokorda Oka Negara bersama suaminya Tjokorda Pelonot melarikan diri ke Badung. Setelah itu pasukan Tjokorda Gde Sukawati menghancurkan Singapadu dan Batubulan. Keesokan harinya mereka menyerang Blahbatuh yang saat itu masih dikuasai oleh putra Raja Klungkung Cokorda Lingsir Nagi, yang kemudian bersama dengan anak-istrinya melarikan diri ke Klungkung.[71] Dengan demikian, laskar Tjokoda Gde Sukawati berhasil memulihkan kembali kerajaan Gianyar, yang akhirnya dipimpin oleh putra Dewa Manggis VII yang bernama Dewa Pahang.[Dunia, op. cit., p. 116]

Menurut versi Ide Anak Agung Gde Agung, setelah Tjokorda Oka Negara gugur dalam perang, putrinya yang bernama Anak Agung Istri Putra (bukan I Dewa Ayu Muter) akan dinikahkan dengan keponakan Punggawa Peliatan, bernama Cokorda Saren Kangin. Namun sang putri mengulur-ulur waktu, sampai akhirnya setahun kemudian, ia dinikahkan dengan keluarga Dewa Agung Klungkung bernama Tjokorda Pelonot. Peristiwa ini menjadi pemicu dari meletuskan perang Negara II. Perang ini berlangsung selama dua tahun, yang kembali dimenangkan oleh pasukan koalisi Peliatan di bawah pimpinan Cokorda Gde Sukawati. Anak laki-laki, Tjokorda Oka Negara melarikan ke Badung. [Sidemen, op. cit., p. 377]

Setelah gagal menguasai Gianyar, Raja Klungkung melirik Mengwi. Ia tidak senang dengan raja Mengwi yang semula dimintanya untuk menjaga keamanan di wilayah Negara, akhirnya ikut memperoleh bagian tanah ketika ada pembagian wilayah kepunggawaan Negara kepada para penakluknya. Ia pun mengadu Mengwi dengan Badung. Perang antara Mengwi versus Badung diawali dengan minggatnya adipati Mengwi bernama Gusti Agung Made Alangkajeng ke kerajaan Badung, yang merupakan daerah asal istrinya sambil membawa sejumlah pusaka kerajaan Mengwi. Henk Schulte Nordholt menyebut adipati yang membelot ke Badung itu dengan nama Agung Made Raka, yang dikenal sebagai pimpinan perang.[Nodholt, op. cit., p. 233]

Adipati Mengwi itu akhirnya mangkat di Badung tahun 1885. Raja Mengwi meminta supaya jenazahnya dipulangkan ke Mengwi, namun Raja Badung menolak. Raja Mengwi kemudian menutup persediaan air irigasi di Sempidi. Air pun dicemari dengan sampah daun yang mengakibatkan gatal-gatal dan pingsan bagi para pemakainya. Raja Badung meminta pertolongan kepada Belanda untuk membantu menyelesaikan persoalan itu, namun ditolak karena mereka tidak mau terlibat dalam perang di Bali Selatan. Sebaliknya, Mengwi meminta bantuan kepada Raja Klungkung, yang digunakan untuk kepentingan sendiri. [Gde Agung, op. cit., pp. 424-425]

Raja Klungkung memenuhi permintaan Mengwi. Ia lalu meminta bantuan Raja Karangasem supaya datang ke Mengwi untuk menyelesaikan persoalan Mengwi dengan Badung. Raja Karangasem akhirnya mampu meyakinkan Raja Mengwi supaya menghadap Dewa Agung Klungkung untuk meminta maaf atas kesalahannya. Namun sebelum terlaksana, Raja Mengwi curiga, jangan-jangan pengalaman Raja Gianyar terulang pada dirinya. Ia pun meminta supaya Raja Karangsem dan Punggawa Sibang yang merupakan musuh dalam selimut mau menemani dirinya menghadap ke Klungkung. Punggawa Sibang menolak permintaan Raja Mengwi, karena sudah dipesan sedemikian rupa oleh Raja Klungkung. Dengan demikian, Raja Mengwi juga tidak mau menghadap Raja Klungkung. Dalam situasi yang tegang itu, laskar Badung tiba-tiba menyerang kapunggawaan Sibang. Ternyata serangan itu terjadi atas persetujuan Raja Klungkung. Setelah Sibang dapat ditaklukkan, laskar Badung kemudian menyerang Mengwi dan berhasil menguasai Mengwi Selatan termasuk Mengwitani. Akhirnya, tanggal 20 Juni 1891 Raja Mengwi dapat dibunuh.

Dalam Situasi Politik Awal Abad XX

Raja Badung I Gusti Ngurah Kesiman II yang memainkan peranan cukup penting dalam sejarah Bali sejak pertengahan abad XIX akhirnya mangkat pada tanggal 14 Agustus 1904. Menurut Ide Anak Agung Gde Agung, sejak mangkatnya Raja Kesiman II, jabatan Raja Badung lepas dari Puri Kesiman. Raja Kesiman III dianggap kurang cakap dalam memimpin kerajaan Badung, karena tidak memiliki kepribadian yang kuat dan kewibawaan seperti ayahnya, maka jabatan itu harus diserahkan kepada raja di Puri Pemecutan atau Puri Denpasar. Sesuai degan urutan garis ibunya, seharusnya yang menjabat sebagai penguasa tertinggi di kerajaan Badung adalah raja dari Puri Pemecutan, namun karena sudah tua dan sakit-sakitan, maka diserahkan ke Puri Denpasar. Saat itu yang berkuasa di Puri Denpasar adalah I Gusti Gde Ngurah Denpasar alias I Gusti Ngurah Made Agung, yang menggantikan kakaknya I Gusti Alit Ngurah Pemecutan yang meninggal bulan Februari 1902.

Mungkin karena mendengar Raja Kesiman II sudah tua dan sakit-sakitan, maka setahun sebelum ia mangkat (1903), Belanda sudah melakukan persiapan perang melawan Badung, karena saat itu, seorang anggota Raad van Indie yang bernama Liefrinck sudah berani mengatakan di masa depan kekuasaan Belanda akan bercokol di seluruh Bali. Belanda bahkan telah mempersiapkan informasi-informasi peperangan, termasuk telah membuat peta-peta secara rahasia dan dikirimkan oleh mata-mata. Pada bulan Oktober 1903 seorang staf opsir sudah membuat perjalanan penjajakan bagi kemungkinan terjadinya perang. Sementara itu, Raja Badung juga sudah pula mengetahui kemungkinan terjadinya perang. Dia mengetahui kompeni mencari dirinya dan seseorang bernama Plagong menasehatinya supaya menyerang Gianyar, tetapi dia tidak mengikuti nasehat itu.[H. Van, p.396]

Tak lama kemudian, tanggal 27 Mei 1904 sebuah perahu dagang milik seorang Cina berbendera Belanda bernama Sri Kumala terdampar di pantai Sanur. Pemilik mengaku isi perahunya dirampas oleh rakyat Sanur. Belanda menuduh barang-barang muatan perahu dagang itu telah dirampok oleh rakyat Sanur, karenanya Raja Badung harus membayar ganti rugi 3000 ringgit beserta ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Belanda. Raja Badung tidak begitu saja percaya, ia pun memanggil punggawa Sanur Ida Bagus Ngurah supaya menghadap ke istana. Ida Bagus Ngurah menyatakan tidaklah benar rakyat Sanur merampas barang-barang perahu dagang itu.

Atas dasar keterangan itu, tanggal 21 Agustus 1906 Raja Badung mengirimkan surat balasan, yang menyatakan bahwa rakyat Sanur tidak merampok Sri Kumala. Rakyat Sanur telah bersumpah, perahu dagang itu dalam keadaan kosong. Belanda tetap bergeming. Karena itu, para saudagar Cina yang sudah mulai cemas, menganjurkan supaya Raja Badung mengalah, karena takut akan kemungkinan terjadinya perang. Mereka menyatakan bersedia membantu membayar ganti rugi. [Parimartha, p.196]
Saran supaya Raja mengalah juga disampaikan oleh keluarga kerajaan.Raja Badung sebenarnya juga sudah tahu kasus kapal dagang itu hanya suatu alasan untuk menguasai Badung. Tetapi ia tidak mau mengalah, karena itu terjadilah perang, yang kemudian dikenal sebagai Puputan Badung.

Tanggal 15 September raja memerintahkan para punggawa dan prajurit Badung mengusir Belanda, tetapi serangan itu gagal. Tanggal 16 pagi hari Raja Badung mengerahkan 1000 orang rakyat bersenjata dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai (manca Jro Kanginan Pamecutan) untuk berjaga di desa Panjer, sebelah barat Sanur. Serangan itu juga dapat digagalkan. Tanggal 17 September, menurut catatan harian I Gusti Putu Jlantik, Raja Kesiman I Gusti Ngurah Mayun tewas dibunuh oleh seorang brahmana bernama Ida Wayan Meregog. [89] Ida Anak Agung Gde Agung menyebutkan peristiwa itu terjadi pada tanggal 18 September.[90] Menurut I Gusti Ngurah Bagus Ariman, salah seorang tetua di Puri Kesiman, I Gusti Ngurah Mayun bukan putra dari Raja Kesiman II, melainkan cucunya, putra dari anaknya yang bernama I Gusti Ngurah Mayun Aji, namun kurang dikenal dalam sejarah karena tidak menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan kerajaan Badung.[91]

Ketika Raja Kesiman I Gusti Ngurah Mayun dibunuh, menurut Ida Anak Agung Gde Agung, Raja Kesiman III itu sedang menjalankan perintah Adipati Agung Kerajaan Badung, I Gusti Gde Ngurah Denpasar alias I Gusti Ngurah Made Agung supaya mengerahkan rakyatnya untuk melawan pasukan Belanda. Ada beberapa golongan yang tidak mau menjalankan perintahnya. Raja Kesiman III lalu memberikan sanksi kepada para pembangkang dengan menyita harta kekayaannya. Ketika diadakan perundingan di Puri Kesiman, salah seorang dari mereka menghunus keris, lalu menikamnya sampai tewas. Sebagai balasan atas perbuatannya itu, sang pembunuh pun dibunuh oleh keluarga Raja Kesiman.[92]

Menurut Willard A. Hanna, Raja Kesiman III dibunuh oleh brahmananya sendiri, karena menolak memimpin pertempuran, sehingga rakyat membakar purinya.[93] Namun menurut H. van Kol, Puri Kesiman tidak sampai terbakar. Hanya harta kekayaan rajanya yang dijarah oleh penduduk sampai habis. Setelah Perang Badung usai, Puri Kesiman diperbaiki kembali.[94] Di zaman kemerdekaan, seorang penulis lokal mengatakan Raja Kesiman dibunuh secara pengecut oleh mata-mata kompeni, seorang brahmana dari Geria Sinduwati;[95] sedangkan versi sejarah lisan menyebutkan bahwa Raja Kesiman III sengaja meminta abdi kesayangannya untuk menikam dirinya. Keputusan ini diambil karena dia tidak ingin dibunuh apalagi ditawan oleh Belanda. Sebelum penikaman itu terjadi, dia berkata bahwa dirinya dan abdinya akan lahir kembali ke dunia.[96]

Pada tanggal 18 September Belanda menembakkan meriam dari pantai Sanur ke Kota Denpasar, yang berlangsung sampai 216 kali.[97] Saat peristiwa itu terjadi dua orang kerabat Raja Badung yakni I Gusti Alit Made Karta dan adiknya dari lain ibu I Gusti Ngurah Alit melarikan diri ke selatan menuju Kuta. Siapakah I Gusti Alit Made Karta dan I Gusti Ngurah Alit yang biasa disebut I Gusti Alit Ngurah? Mereka adalah dua orang anggota keluarga kerajaan Badung yang ditawan oleh Belanda di Lombok. I Gusti Alit Made Karta adalah putra I Gusti Alit Ngurah Pemecutan alias I Gusti Ngurah Raka yang mangkat tahun 1902, yang tiada lain adalah kakak Raja Badung. Sedangkan I Gusti Ngurah Alit juga anaknya, namun ibunya berasal dari garis padmi, bernama Sayu Ketut Ngurah.[98]

Selanjutnya, pada tanggal 19 September sudah ada kepastian tentang terbunuhnya Raja Kesiman III dan Asisten Resident H.E.J.F Schwartz, sudah memperoleh informasi yang valid tentang peristiwa itu.[99] Hari itu pihak Belanda kembali menembakkan meriam dari pantai Sanur ke Kota Denpasar yang berlangsung sampai sebanyak 200 kali.[100] Bersamaan dengan itu, mulai dilakukan penyerangan ke ibukota dari bivak Sanur, pasukan Belanda bergerak menuju Tangtu. Pukul 12.00 mereka tiba di Puri Kesiman, tidak ada perlawanan dari rakyat Kesiman.[101] Pada tengah malam menjelang tanggal 20 September Belanda menembakkan meriam dari pantai Sanur sebanyak 100 kali. [102]

Pada pagi harinya tanggal 20 September Belanda kembali menembakkan meriam sebanyak 20 kali yang dilanjutkan dengan granat sebanyak 60 kali. [103] Setelah itu mereka datang ke Puri Kesiman.[104] Dari Kesiman, Belanda meneruskan perjalanan ke Puri Denpasar. Pada pukul 11.00 pasukan Belanda tiba di Taen Siat. Di tempat ini raja Badung gugur.[105] Sisa-sisa pasukan Badung melarikan diri.[106] Setelah Puri Denpasar, pukul 14.00 Puri Pemecutan. dapat dapat ditaklukkan.[107] Tanggal 21 September, punggawa Badung dan Pemecutan bersama rakyatnya datang ke pasukan Belanda untuk menyatakan takluk. Sore harinya dilakukan upacara pembakaran jenazah (ngeseng) Raja Denpasar dan Pemecutan. Tanggal 22 September abu tulang Raja Denpasar dan Pemecutan dihanyutkan di pantai Kuta. Pada hari itu pula Komisaris Belanda Liefrinck dan Residen datang ke Puri Denpasar.[108]

Dua tahun kemudian Klungkung mengalami nasib serupa dengan Badung. Semua daerah taklukan dimasukkan dalam Karesidenan Bali dan Lombok, yang meliputi afdeeling Lombok yang berkedudukan di Kota Mataram, afdeeling Bali Utara di Singaraja), dan afdeeling Bali Selatan di Denpasar. Afdeeling Bali Utara terdiri dari dua onderafdeeling, yakni Buleleng dan Jembrana, yang langsung di bawah pengawasan residen; sedangkan afdeeling Bali Selatan terdiri lima onderafdeeling, yakni Badung, Tabanan, Gianyar, Karangasem, Klungkung (dengan pulau Nusa Penida), dan Bangli.[109] Setiap onderafdeeling dibagi menjadi beberapa distrik, yang masing-masing dipimpin oleh seorang punggawa. Distrik dibagi menjadi beberapa desa yang dikepalai perbekel; dan desa terbagi menjadi sejumlah banjar yang dikepalai oleh seorang klian.

Tanggal 11 Juli 1908 onderafdeeling Badung dibagi menjadi tigabelas distrik. Tahun 1911 diadakan perubahan struktur pemerintahan. Jumlah distrik di Bali diciutkan menjadi lima yakni Mengwi, Abiansemal, Kuta, Kesiman, dan Denpasar Kota. Setiap kedistrikan memiliki seorang pemimpin yang disebut punggawa, yang bertanggungjawab kepada raja dan masing-masing distrik dibagi lagi menjadi beberapa kaperbekelan, yang dipimpin oleh seorang perbekel. Setiap kaperbekelan membawahi beberapa banjar dan setiap banjar dipimpin oleh seorang kelian banjar.

Siapakah yang menjadi Punggawa Kesiman? Seharusnya yang menjabat sebagai Punggawa Kesiman adalah keturunan Raja Kesiman III. Banyak yang mengira riwayat keluarga Raja Kesiman sudah berakhir setelah mangkatnya Raja Kesiman III. Anggapan itu ternyata keliru, seperti diceritakan oleh I Gusti Ngurah Bagus Ariman, pada tahun 1907, istri padmi Raja Kesiman III, yang sedang hamil saat perang berlangsung, melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama I Gusti Ngurah Made Kesiman. I Gusti Ngurah Made Kesiman memiliki putra yang lahir tahun 1925, diberi nama I Gusti Ngurah Agung Kusuma Yudha dan I Gusti Ngurah Bagus Ariman yang lahir tahun 1939, tetapi lain ibu. I Gusti Ngurah Agung Kusuma Yudha memiliki anak bernama I Gusti Ngurah Gde Kusuma Wardhana, lahir tahun 1960. Lebih dikenal dengan nama Anak Agung Ngurah Gde Kusuma Wardhana. [110]

Jadi, karena sang pewaris tahta Puri Kesiman, I Gusti Ngurah Made Kesiman masih kecil, tentu belum pantas menyandang jabatan sebagai Punggawa Kesiman, karena itu jabatan Punggawa Kesiman dipegang oleh Ida Bagus Ngurah dari Griya Jero Gde Sanur. Namun sejak tanggal 1 Nopember 1917, pemerintah Belanda menerapkan sistem pemerintahan langsung.[111] Pada 1929 sistem pemerintahan langsung digantikan dengan negarabestuuur. Menurut cerita lisan yang berkembang di Puri Kesiman, sesungguhnya, jauh sebelum penerapan sistem negarabestuur, Belanda sudah mengadakan persiapan untuk menjadikan I Gusti Ngurah Made Kesiman sebagai pemimpin Badung masa depan. Pada tahun 1916, Controlir Badung datang ke Puri Kesiman untuk meminta kesediaan I Gusti Ngurah Made Kesiman yang saat itu sudah berumur 19 tahun supaya mau disekolahkan ke Den Haag. Tujuannya, agar nanti setelah tamat sekolah, bisa menjadi Raja Badung. Akan tetapi ibu kandungnya, tidak memenuhi permintaan itu, karena khawatir anaknya tumbuh menjadi penindas rakyat.[112]

Ketidakbersedian I Gusti Ngurah Made Kesiman mengikuti skenario Belanda, mengakibatkan dirinya dan keluraga Puri Kesiman tersisih dalam bursa calon regent dalam sistem pemerintahan negarabestuuur. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan penerapan negarabestuur, dikeluarkan surat keputusan pengangkatan keturunan raja di Bali kepala daerah, regent. Regent Klungkung dikuasakan kepada Tjokorda Oka Geg, seorang kemenakan raja Klungkung, yang sebelumnya ditawan di Lombok.[113] Regent Buleleng dipercayakan kepada I Goesti Poetoe Djlantik dari Puri Gede Singaraja, dengan gelar Anak Agung. [114] Di Badung, jabatan regent dipercayakan kepada I Gusti Ngurah Alit dengan gelar Cokorda.[115] Sama dengan Tjokorda Oka Geg, dia sengaja dipulangkan dari tempat penawanannya di Lombok.[116]

Selanjutnya, mulai 1 Juli 1938 diberlakukan sistem pemerintahan zelfbestuur. Daerah Bali dibagi menjadi delapan landschap: Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Pada setiap landschap diangkat seorang kepala daerah yang disebut zelfbestuurder, dengan jabatan gelar masing-masing. Zelfbestuurder Bangli, Gianyar, dan Jembrana diberi gelar Anak Agung; Tabanan dan Badung disebut Cokorda; Klungkung disebut Dewa Agung, sedangkan Karangasem, Anak Agung Agung.[117] Delapan orang Zelfbestuurder Bali dilantik di Pura Besakih Pada tanggal 29 Juni 1938.[118]

Dengan adanya sistem pemerintahan Zelfbestuurder ini, maka sejak 1938 gagasan zaman raja-raja dihidupkan kembali. Pelaksanaan sistem ini disertai dengan syarat-syarat: i) di setiap landschap (swapraja) dibentuk lembaga penasehat (Paruman-Negara) untuk diajak membahas berbagai kepentingan dan persoalan daerah; gabungan delapan swapraja membentuk Paruman Agung yang bertugas menangani kepentingan semua daerah di Bali. Paruman-Agung berada di bawah pimpinan residen dan terdiri atas para anggota yang berhak memberikan suara (para penguasa swapraja) dan dua orang anggota penasehat sebagai utusan setiap daerah.[119]

Bahan bacaan:
  • GAnandakusuma, I.G.R., 1966. Pergolakan Hindu II . Denpasar: Pustaka Bali Mas. 
  • Besluit Gouverneur-General Nederlandsch Indie; 8 Juli 1929, No. 23. 
  • Dagboek I Goesti Poetoe Jlantik, 2006. dalam Seabad Puputan Badung Perspektif Belanda dan Bali, Helen Crease, Darma Putra, Henk Schulte Nordholt Denpasar: Pustaka Larasan. 
  • Dunia, I Wayan , 1984. “Pemberontakan Cokorda Oka Negara di Gianyar Tahun 1884-1890,” Skripsi S1, belum dipublikasikan, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, l984, 
  • Gora Sirikan, “Pulau Bali dalam Masa-masa Jang Lampau, Jilid IV” Manuskrip, Gianyar 1956. 
  • Gde Agung, Ide Anak Agung, 1989. Bali pada Abad XIX: Perjuangan Rakyat dan Raja-raja Menentang Kolonialisme Belanda 1808-1908, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989. 
  • Kol, H. Van, 1914. Driemaal dwars door Sumatra en Zwerftocten door Bali Rótterdam: W.H & J Bruisse’s Uitgeurmatschappijm. 
  • Lekkerkeker, C. , “Het Voorspel er Vestiging van de Nederlndsch Macht op Bali en Lombok (dicetak kembali dari Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde van Ned. Indie, dell 79, afc. 1 an 2. 
  • Moll, H.J.E. “Memorie van overgave van den aftredend Resident Bali en Lombok,” 24 Mei l941, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja. 
  • Nordholt, Henk Schulte, 2006. The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940, Denpasar: Pustaka Larasan. 
  • “Oproepingsbrief I Goesti Alit Made Karta dan “Proces verbaal I Goesti Alit Made Karta,” dalam Besluit No. 8, Buitenzorg, 7 Januari 1907. 
  • Parimartha, I Gde, et al., 1998. Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah: Sebuah Biografi Pendidikan. Denpasar: Upada Sastra. 
  • Penetja, I Gde, 1986. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali (Denpasar: CV. Kayumas. 
  • “Proces Verbaal I Goesti Ngoerah Alit,” dalam Besluit No. 8, Buitenzorg, 7 Januari 1907. 
  • P. “Harganja Pakaian Tjara Bali,” Djatajoe, No. 12, 25 Juli 1938, Th ka 2. 
  • Saria D, “Perang Puputan Badung, Kerajaan Badung diliputi oleh Angkasa Gelap Gulita,” Majalah Damai, Tahun ke III No. 13, 17 November 1955. 
  • Sidemen, Ida Bagus, 2005. “Seribu Tahun Petanu-Pakerisan Lembah Budaya yang Menyjarah (914-1899),” manuskrip. 
  • Tonningen, Rost van , 2006. “Laporan Umum Kepala Staf Ekspedisi Ke Bali 10 September-30 Oktober 1906, dalam Seabad Puputan Badung Perspektif Belanda dan Bali, Helen Crease, Darma Putra, Henk Schulte Nordholt. Denpasar: Pustaka Larasan. 
  • Tagel Eddy, I Wayan, 1992. “Bara Lombok di Seberang Bali (Sebuah Studi Pemberontakan Praya) 1891-1894,” Tesis S-2, Sekolah Pasca Sarjana UGM. 
  • Widura, Anak Agung Ngurah dan Anak Agung Ngurah Gde Agung, 1999. “Eksistensi Arya Dhamar (Adityawarman) di Bali,” manuskrip, Denpasar. 
  • Wiyathagama, A.A. Ngr. Ag., 1986. Pembangkangan Rakyat Desa Apuan Terhadap Kerajaan Gianyar Tahun l884, Skripsi S1, belum dipublikasikan, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter